RUMUSAN SEMENTARA
SINKRONISASI / KOORDINASI PETUGAS PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
LOMBOK – NTB, tanggal 21 – 23 MEI 2008

Dalam rangka koordinasi dan integrasi antara petugas pusat dan daerah serta stake holders lainnya dalam mensinergiskan pengelolaan dan pengawasan pupuk dan pestisida : Direktorat Sarana Produksi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan  bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Pertemuan Sinkronisasi/Koordinasi Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida tanggal 21 s/d 23 Mei 2008 di Hotel Jayakarta Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mensinergikan penanganan pengawasan dalam rangka mengurangi/menekan seminimal mungkin terjadinya kasus penyimpangan pupuk dan pestisida.

Pertemuan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang diwakili Direktur Budidaya Serealia, yang didahului oleh sambutan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertemuan dihadiri oleh + 125 peserta yang terdiri dari Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Sistem Informasi dan Pengawasan; Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian; Departemen Perdagangan; Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kepala Biro Binpolsus PPNS Sdeops Polri; Bareskrim Mabes Polri; Kapolda Nusa Tenggara Barat; dan Staf Direktorat Sarana Produksi; Kepala Sub Dinas dan Kepala Seksi Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat; Stakeholder (PT. Pusri dan PT. Pupuk Kaltim) dan Himpunan Masyarakat Pestisida Nasional (HMPN); Kasubdin yang menangani kegiatan sarana produksi pada Dinas Pertanian Provinsi; Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida se-Indonesia, serta undangan lainnya.

Adapun materi yang dibahas dalam pertemuan adalah : 1). Kebijakan Pengelolaan Pupuk dan Pestisida oleh Direktur Sarana Produksi; 2). Pendaftaran Pupuk Organik, Anorganik, Pembenah Tanah dan Pestisida oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian; 3). Importasi Pupuk dan Pestisida di Indonesia oleh Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; 4). Mekanisme Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Wilayah Pelabuhan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai Kepulauan Riau; 5). Kesiapan Produsen Dalam Pengamanan Penyediaan Pupuk Bersubsidi oleh Holding (PT. Pusri dan PT. Petrokimia Gresik); 6). Peran dan Tanggung Jawab Pemegang Pendaftaran Dalam Peredaran dan Penggunaan Pestisida oleh Ketua Croplife Indonesia; 7). Pembinaan Fungsi dan Peran PPNS Pupuk dan Pestisida Dalam Menunjang Suksesnya Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) oleh Kepala Biro Binpolsus PPNS Sdeops Polri; 8).  Pemberdayaan PPNS Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Pupuk dan Pestisida oleh Kabid Korwas PPNS Bareskrim Mabes Polri; 9). Harmonisasi Tugas Penyidik Polri dan PPNS.

Berdasarkan pengarahan dan diskusi selama pertemuan maka diperoleh rumusan sementara sebagai berikut  :

1.          Berdasarkan evaluasi kegiatan tahun 2007 dalam pelaksanaan kegiatan sarana produksi, masih ditemukan berbagai kasus penyimpangan dalam penyediaan dan distribusi pupuk subsidi dan belum optimalnya peran pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk di Daerah. Bahkan disebagian Provinsi dan Kabupaten/Kota masih belum dibentuk dan diaktifkan peran KPPP. Untuk itu perlu dilakukan sinergitas kinerja antara sub-sektor mulai tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota agar lebih mensukseskan program pembangunan komoditas pertanian

2.          Untuk penertiban penyaluran pupuk di tingkat pengecer, maka pengecer diwajibkan mencatat identitas petani dan jumlah serta jenis pupuk yang dibeli dikiosnya sesuai dengan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PRT/03/2006.

3.          Sesuai dengan Amanat Undang–Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, ditegaskan bahwa pupuk yang beredar didalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label, serta harus didaftarkan kepada Menteri Pertanian untuk memperoleh nomor pendaftaran. Pestisida yang akan diedarkan, disimpan, dan digunakan harus terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian cq Pusat Perizinan dan Investasi (PPI) agar menjadi acuan dalam pelaksanaan di lapangan.

4.          Jumlah Pupuk yang terdaftar di Departemen Pertanian saat ini mencapai 976 formula yang terdiri dari 703 formula pupuk tunggal, 174 formula pupuk organik, 17 formula pupuk hayati dan 82 formula pembenah tanah. Sedangkan pestisida yang terdaftar mencapai 1.800 formula pestisida pertanian dan 360 formula pestisida untuk keperluan rumah tangga.

5.          Untuk mempercepat pemberian informasi tentang pupuk dan pestisida terdaftar perlu diupayakan segera pengiriman Buku Informasi terbaru tentang perizinan pendaftaran oleh PPI ke seluruh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai acuan dalam kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida. Disamping itu, PPI saat ini sedang menyiapkan e-inform tentang pupuk dan pestisida terdaftar pada media digital (Internet) agar dapat diakses secara cepat oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

6.          Komunikasi dalam menegakkan aturan pendistribusian pupuk subsidi sesuai dengan 6 tepat dan meminimalkan penyimpangan di Lini III – IV, maka perlu diambil tindakan tegas terhadap penyimpangan yang terjadi oleh Pemerintah Daerah setempat setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Instansi dan lembaga terkait.

7.          Pada saat ini bahwa Kabupaten/Kota yang sudah membentuk KPP baru 260 Kabupaten/Kota, diharapkan pada tahun ini seluruh Kabupaten/Kota harus sudah membentuk KPP sehingga dapat secara aktif melakukan pengawasan serta dapat mencari solusi penyelesaian permasalahan–permasalahan yang terjadi di daerah.

8.          Dalam arahan Dirjen. Tanaman Pangan agar tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyusun perencanaan kebutuhan pupuk dan pestisida dengan benar sesuai kebutuhan riil di lapangan dan selalu memprediksi kebutuhan 2 sampai 3 bulan kedepan sehingga apabila terjadi kekurangan/kelangkaan masih ada waktu untuk mengatasinya.  

9.          Pendaftaran pupuk dan pestisida wajib dilaksanakan para produsen dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi para pengguna dari hal-halyang dapat yang tidak sesuai aturan serta membahayakan manusia, tanaman dan lingkungan.

10.     Para produsen yang telah terdaftar produknya wajib membuat laporan hasil dengan memperhatikan sanksi–sanksi yang ada bila dalam implementasinya mengalami penyimpangan.

11.     Perdagangan pupuk di Indonesia tidak melalui kebijakan importasi, namun hanya wajib Standar Nasional Indonesia (SNI), sedangkan perdagangan pestisida dikawal dengan kebijakan importasi.

12.     Bagi Provinsi yang belum menebitkan Peraturan Gubernur tentang kebutuhan sebagai penjabaran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 76/Permentan/OT.140/12/2007 agar segera diterbitkan Peraturan Gubernur dan  Peraturan Bupati/Walikota menjabarkan Peraturan Gubernur. Untuk menghindari terjadinya keterlambatan penetapan SK Gubernur/Bupati/ Walikota tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi, kedepan agar peraturan tersebut diterbitkan lebih awal yaitu Permentan diterbitkan bulan Oktober, Peraturan Gubernur bulan Nopember dan Peraturan Bupati/Walikota pada bulan Desember, sehingga penyaluran pupuk pada bulan Januari tahun berikutnya dapat dilakukan sesuai rencana.

13.     Keberhasilan dalam perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi sangat tergantung dari rayonisasi wilayah kerja distribusi yang ada, oleh karenanya diperlukan dukungan perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi dengan membuat RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di masing-masing wilayah.

14.     Proses produksi pestisida yang merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) wajib dilaksanakan melalui product stewardship yang merupakan keterpaduan proses bisnis untuk memperhatikan dengan teliti, tata laksana, pengurangan resiko dengan keamanan bagi pengguna dalam lingkungan, dengan lebih memperhatikan secara teliti mengenai kesehatan, lingkungan melalui tahapan–tahapan pengelolaan produk untuk kepentingan dari pelanggan, karyawan, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan.

15.     Saat ini jumlah dan aktivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih sangat terbatas, diharapkan pada tahun 2009 dapat dilakukan pelatihan PPNS dan juga melakukan penyegaran pada PPNS yang ada. Disamping itu, perlu segera membentuk wadah/satminkul Organisasi Struktur PPNS yang sementara ini masih didampingi KORWAS di POLRI. Aktivitas PPNS adalah pengawasan kinerja berbasis anggaran. Untuk mendukung operasional kegiatan dilapangan perlu diupayakan dukungan dana mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

16.     Guna dapat mengatasi permasalahan di bidang pupuk dan pestisida khususnya pupuk subsidi, telah disusun Standard Operating Procedure (SOP) yang telah disepakati bersama oleh Departemen Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Produsen, Pengecer dan Polri (SOP dan DIM terlampir).

17.     Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi bulan Mei – Desember 2008 telah disepakati bersama antara Pusat dan Daerah terlampir.

 

Mataram, 23 Mei 2008

 

Tim Perumus