SURAT KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

DINAS PERTANIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2006

 

NOMOR : PPTP.841.1/ 001 a/III /2006

 

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TEKNIS PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

DINAS PERTANIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

DINAS PERTANIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

 

                 

   

Menimbang

a.

  

b.

 

 

 

c.

 

d.

 

 e.

 

 

Bahwa peranan pupuk dan pestisida sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan;

Bahwa dalam upaya penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida secara berdaya guna dan berhasil guna serta tidak menimbulkan bahaya terhadap keselamatan manusia, ternak dan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan upaya-upaya pengawasan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Tim Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida dimaksud;

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Pengawasan Pupuk dan Pestisida tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Agribisnis tentang penunjukan Tim Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida;

Bahwa kepada Tim Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida tersebut kepadanya diberikan insentif setiap bulan sesuai dengan kemampuan anggaran dalam DIPA Pengembangan Agribisnis TA. 2006.

Mengingat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

 

 

b.

c.

d.

 

e.

 

f.

 

 

g.

 

h.

 

i

 

j

 

k

  

l

 

 

Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) stbl. 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1968 serta peraturan pelaksanaannya.

Undang-undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.

Peraturan Pemerintah Nomor : 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantu.

Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.

Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 365/Kpts/KU.210/5/2002 tentang Penetapan Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian.

Keputusan Menteri Pertanian No: 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik.

Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 146/KPTS/OT.210/2/2003 tanggal 17 Februari 2003 tentang Pedoman Manajemen Program dan Proyek Pembangunan Pertanian.
Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor : KEP 102/MK.2/2002

KEP 292/M.PPN/09/2002

tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.

Memperhatikan

:

a.

 

 

 

b.

 

 

 

c.

 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengembangan Agribisnis Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2006 Nomor: 0897.0/18.04.1/XX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.

 

Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga ( RKA-KL ) Pengembangan Agribisnis Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2006;

 

Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan ( ROPAK ) Pengembangan Agribisnis Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2006;

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

 

Pertama

:

Membentuk Tim Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2006 dengan susunan tim sebagaimana terlampir;

 

Kedua

 

-   Tugas Tim Teknis sbb :

a.    Menginventarisasi jenis pupuk dan pestisida yang beredar.

b.    Mengawasi penggunaan pupuk dan pestisida serta peredarannya untuk menghindari terjadinya peredaran pupuk dan pestisida palsu yang bisa merugikan petani.

c.    Menginventarisasi permasalahan dan memberikan saran upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pupuk dan pestisida.

-   Memberikan insentif kepada Tim Teknis Pengawasan Pupuk Pestisida setiap bulan selama 11 ( sebelas ) bulan pada tahun anggaran 2006 ;

Ketiga

:

Segala Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Kegiatan Pengembangan Agribisnis Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2006, Kode 04.1504.03.1503.9815.0152.512112 Pengawasan Pupuk dan Pestisida;

Keempat

:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku mundur sejak 1 Pebruari 2006, dengan ketentuan bahwa, segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

 

  Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 1 Maret 2006

   
 

Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Agribisnis Dinas Pertanian Provinsi NTB,

ttd

Dr.Ir. Mashur,MS

NIP. 080 068 795

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pertanian RI di Jakarta

2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian RI di Jakarta.

3. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian RI di Jakarta.

4. Direktur Jenderal Hortikultura di Jakarta.

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura di Jakarta.

6. Departemen Keuangan RI di Jakarta.

a.    Direktur Jenderal Perbendaharaan ( DJPb ) di Jakarta.

b.    Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta.

7. Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura di Jakarta.

1.   Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.

2.   Yang bersangkutan untuk maklum.

3.      A r s i p.

 

 

 

 

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Agribisnis Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tanggal : Maret 2006

Nomor : PPA. 841.1/001 a / III / 2006

 

 

TENTANG PENUNJUKAN TIM TEKNIS PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

DINAS PERTANIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

Pembina

:

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ketua

:

Kasubdin Prasarana dan Sarana

( Ir. Hj. Baiq Hudayani )

Sekretaris

:

Ir. Hj. Nur Ilmiati

Anggota

:

1.   Ir. H. Lalu Sukariadi

2.   Ir. Endy Rohendy

3.   I Wayan Radiartha

4.   Budi Utami Dewi, SE

5.   Ahmad Ripai, SP

6.   Rohatik

7.   Siharuddin